Selama masa jabatannya dari 2021 hingga saat ini, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian telah mencatat berbagai prestasi. Selain fokus  pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan gedung sekolah, Pemkot juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan tunjangan dan honor daerah untuk berbagai profesi, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga honorer, serta para guru.&nbsp;

Sejak 2021 hingga tahun 2024 berjalan dengan lancar, namun pada kuartal keempat, kebijakan ini terkendala karena terjadi defisit anggaran, sehingga hibah dan bantuan sosial tidak terealisasi. 

“Mengenai hibah dan bantuan sosial, jika pendapatan tidak mencukupi, sesuai Surat Edaran Mendagri, boleh tidak dilaksanakan, kecuali yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan,” tukas salah satu pejabat Pemkot Cilegon.

Berikut adalah beberapa peningkatan tunjangan dan honor yang telah direalisasikan:

●	Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk ASN meningkat sebesar 5% per tahun.

●	Honor tenaga guru honorer naik dari Rp450 ribu menjadi Rp 675 ribu per bulan, yang dibayarkan per 3 bulan. Untuk mereka yang bekerja lebih dari 10 tahun, honor menjadi Rp1 juta.

●	Insentif guru di daerah terpencil meningkat: guru mendapat tambahan Rp500 ribu, kepala sekolah Rp1 juta, penilik Rp3 juta, dan pengawas Rp1 juta per bulan.

●	Hibah Kementerian Agama untuk kenaikan honor guru madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah) meningkat 50%, dari Rp22 miliar menjadi Rp33 miliar. Sehingga honor guru madrasah meningkat dari Rp450 ribu perbulan menjadi Rp675 ribu per bulan.

●	Honor RT/RW naik yang semula Rp500 ribu per bulan dan dibayarkan per tiga bulan, sekarang menjadi Rp1 juta rupiah dan dibayarkan per bulan.

●	Honor Sekretaris RT/RW dan  Bendahara RT/RW yang semula Rp150 ribu dan dibayarkan per tiga bulan saat ini menjadi Rp300 ribu per bulan dan dibayarkan per bulan.

●	Honor Kader naik, dari semula Rp200 ribu per bulan dan dibayarkan per tiga bulan,  menjadi Rp300 ribu per bulan dan saat ini dibayarkan per bulan.

●	Honor Linmas meningkat dari Rp100 ribu per bulan yang dibayarkan per tiga bulan menjadi Rp200 ribu per bulan dan saat ini dibayarkan per bulan. 

●	Honor THL (tenaga harian lepas) dan TKK (tenaga kerja kontrak) naik sebesar 10%.

Kenaikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menunjukkan perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Selain itu, kenaikan honor tenaga honorer mencerminkan kepedulian Pemkot terhadap kesejahteraan tenaga kerja lokal yang menjadi bagian penting dalam pelayanan publik. Di sisi lain insentif tambahan untuk guru di daerah terpencil mencerminkan dukungan Pemkot terhadap pengembangan pendidikan di wilayah-wilayah yang sulit diakses. (*)

Defisit anggaran bukan berarti pengelolaan keuangan tidak optimal, melainkan bisa mencerminkan investasi strategis untuk pembangunan. Dengan manajemen yang baik, situasi ini justru dapat menjadi peluang untuk mendorong investasi strategis yang membawa manfaat bagi masyarakat.
Begitulah yang dihadapi Pemerintah Kota Cilegon, yang tengah menangani isu defisit anggaran sebesar sekitar Rp100 miliar. Menurut Maman Mauludin, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cilegon, anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai proyek infrastruktur penting, seperti pembangunan jalan raya, gedung RSUD, Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kantor Dinas Sosial (Dinsos), kantor kelurahan, serta dua gedung sekolah baru, yakni SMPN 14 dan SMPN 15.
Proyek-proyek tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pelayanan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Terhadap kewajibannya kepada pihak ketiga Pemkot Cilegon telah menyusun strategi komprehensif, dan diharapkan akan selesai pada Februari 2025. Langkah-langkahnya meliputi optimalisasi pendapatan daerah, restrukturisasi belanja, dan penjadwalan ulang kewajiban pembayaran. <h2>Komitmen pada Peningkatan Kesejahteraan</h2>Selama masa jabatannya dari 2021 hingga saat ini, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian telah mencatat berbagai prestasi. Selain fokus pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan gedung sekolah, Pemkot juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan tunjangan dan honor daerah untuk berbagai profesi, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga honorer, serta para guru.&nbsp;Sejak 2021 hingga tahun 2024 berjalan dengan lancar, namun pada kuartal keempat, kebijakan ini terkendala karena terjadi defisit anggaran, sehingga hibah dan bantuan sosial tidak terealisasi. “Mengenai hibah dan bantuan sosial, jika pendapatan tidak mencukupi, sesuai Surat Edaran Mendagri, boleh tidak dilaksanakan, kecuali yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan,” tukas salah satu pejabat Pemkot Cilegon.Berikut adalah beberapa peningkatan tunjangan dan honor yang telah direalisasikan:●	Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk ASN meningkat sebesar 5% per tahun.●	Honor tenaga guru honorer naik dari Rp450 ribu menjadi Rp 675 ribu per bulan, yang dibayarkan per 3 bulan. Untuk mereka yang bekerja lebih dari 10 tahun, honor menjadi Rp1 juta.●	Insentif guru di daerah terpencil meningkat: guru mendapat tambahan Rp500 ribu, kepala sekolah Rp1 juta, penilik Rp3 juta, dan pengawas Rp1 juta per bulan.●	Hibah Kementerian Agama untuk kenaikan honor guru madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah) meningkat 50%, dari Rp22 miliar menjadi Rp33 miliar. Sehingga honor guru madrasah meningkat dari Rp450 ribu perbulan menjadi Rp675 ribu per bulan.●	Honor RT/RW naik yang semula Rp500 ribu per bulan dan dibayarkan per tiga bulan, sekarang menjadi Rp1 juta rupiah dan dibayarkan per bulan.●	Honor Sekretaris RT/RW dan Bendahara RT/RW yang semula Rp150 ribu dan dibayarkan per tiga bulan saat ini menjadi Rp300 ribu per bulan dan dibayarkan per bulan.●	Honor Kader naik, dari semula Rp200 ribu per bulan dan dibayarkan per tiga bulan, menjadi Rp300 ribu per bulan dan saat ini dibayarkan per bulan.●	Honor Linmas meningkat dari Rp100 ribu per bulan yang dibayarkan per tiga bulan menjadi Rp200 ribu per bulan dan saat ini dibayarkan per bulan. ●	Honor THL (tenaga harian lepas) dan TKK (tenaga kerja kontrak) naik sebesar 10%.Kenaikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menunjukkan perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kenaikan honor tenaga honorer mencerminkan kepedulian Pemkot terhadap kesejahteraan tenaga kerja lokal yang menjadi bagian penting dalam pelayanan publik. Di sisi lain insentif tambahan untuk guru di daerah terpencil mencerminkan dukungan Pemkot terhadap pengembangan pendidikan di wilayah-wilayah yang sulit diakses. (*)

Politics / Government / Local government

Government offices / organizations

Defisit anggaran bukan berarti pengelolaan keuangan tidak optimal, melainkan bisa mencerminkan investasi strategis untuk pembangunan. Dengan manajemen yang baik, situasi ini justru dapat menjadi peluang untuk mendorong investasi strategis yang membawa manfaat bagi masyarakat.
Begitulah yang dihadapi Pemerintah Kota Cilegon, yang tengah menangani isu defisit anggaran sebesar sekitar Rp100 miliar. Menurut Maman Mauludin, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cilegon, anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai proyek infrastruktur penting, seperti pembangunan jalan raya, gedung RSUD, Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kantor Dinas Sosial (Dinsos), kantor kelurahan, serta dua gedung sekolah baru, yakni SMPN 14 dan SMPN 15.
Proyek-proyek tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pelayanan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Terhadap kewajibannya kepada pihak ketiga Pemkot Cilegon telah menyusun strategi komprehensif, dan diharapkan akan selesai pada Februari 2025. Langkah-langkahnya meliputi optimalisasi pendapatan daerah, restrukturisasi belanja, dan penjadwalan ulang kewajiban pembayaran.

Langkah Strategis Pemkot Cilegon dalam Mengelola Anggaran  dan Meningkatkan Pelayanan

Di Kota Cilegon, kewajiban pembayaran (defisit anggaran) yang ditanggung Pemerintah Kota (Pemkot) bukan sebesar Rp 139 miliar seperti yang diberitakan sebelumnya, melainkan sekitar Rp100 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur penting, seperti jalan raya, gedung RSUD, Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kantor Dinas Sosial (Dinsos), kantor kelurahan, serta gedung sekolah seperti SMPN 14 dan SMPN 15. Pembangunan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi layanan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah.&nbsp;

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon mengalami fluktuasi selama lima tahun pada 2016 hingga 2020 rata-rata Rp 630,05 miliar per tahun. Dan setelah Helldy Agustian menjabat sebagai Walikota Cilegon pada 2021 hingga 2024 rata-rata PAD Rp 718,20 miliar per tahun, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 88,149 miliar per tahun.

Menurut Maman Mauludin, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cilegon, pemkot sudah memiliki formula dan cara teknis untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran. “Kami berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban terhadap pihak ketiga. Ini memperlihatkan bahwa Pemkot Cilegon penuh tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan dan sudah mempunyai format, formula dan cara cara teknis untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud.”

Sekda menjelaskan bahwa Pemkot Cilegon telah berupaya menjalankan efisiensi dengan memprioritaskan hal-hal penting. Namun, hingga akhir Desember 2024, masih ada kendala yang dihadapi, terutama dari pendapatan pajak yang tidak terduga. "Ada kewajiban sekitar Rp 100 miliar yang harus diselesaikan pada 2025. Insya Allah, teman-teman di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menyelesaikan ini dan memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga," ujarnya.

Lanjutnya, di tahun 2024 pendapatan Pemkot Cilegon mencapai lebih dari 80 persen dengan belanja mencapai 82,60 persen. Pihaknya pun telah melakukan efisiensi, di mana belanja dititikberatkan pada prioritas yang merupakan kegiatan wajib diselesaikan seperti&nbsp;concern&nbsp;kepada pembangunan RSUD.

Sekda menyampaikan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran penting untuk mencegah hal serupa di masa depan. Sebagai langkah antisipasi, evaluasi pelaksanaan APBD 2024 akan menjadi acuan strategi untuk 2025. “Saya optimis target 2025 akan tercapai dan lebih baik dari 2024. Saya yakin teman-teman akan lebih realistis dalam penganggaran,” ujarnya.

Menurut Sekda, defisit bukanlah hal yang perlu ditakuti, tetapi harus dipahami sebagai alat pembangunan. Apalagi tagihan tersebut hanya tertunda dan akan terbayarkan pada Februari 2025.

Cilegon sedang berada di jalur percepatan pembangunan yang memerlukan keberanian mengambil langkah strategis. Keterbatasan dana bukanlah sebuah hambatan, melainkan bentuk tantangan yang harus dihadapi dan dicarikan jalan keluar demi kemajuan yang bertumpu pada kebutuhan warga.

Dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan strategis, defisit ini dapat menjadi batu loncatan menuju pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk proyek-proyek yang produktif dan berdampak positif, sehingga kesejahteraan warga terus meningkat di masa depan. (*)

Pembangunan modern di tingkat kota, provinsi, maupun negara memerlukan investasi besar untuk mendukung berbagai kebutuhan, termasuk infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, serta layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Anggaran yang besar sering kali menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Di Kota Cilegon, kewajiban pembayaran (defisit anggaran) yang ditanggung Pemerintah Kota (Pemkot) bukan sebesar Rp 139 miliar seperti yang diberitakan sebelumnya, melainkan sekitar Rp100 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur penting, seperti jalan raya, gedung RSUD, Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kantor Dinas Sosial (Dinsos), kantor kelurahan, serta gedung sekolah seperti SMPN 14 dan SMPN 15. Pembangunan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi layanan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah.&nbsp;Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon mengalami fluktuasi selama lima tahun pada 2016 hingga 2020 rata-rata Rp 630,05 miliar per tahun. Dan setelah Helldy Agustian menjabat sebagai Walikota Cilegon pada 2021 hingga 2024 rata-rata PAD Rp 718,20 miliar per tahun, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 88,149 miliar per tahun.<h2>Cilegon: Peluang di Tengah Tantangan</h2>Menurut Maman Mauludin, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cilegon, pemkot sudah memiliki formula dan cara teknis untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran. “Kami berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban terhadap pihak ketiga. Ini memperlihatkan bahwa Pemkot Cilegon penuh tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan dan sudah mempunyai format, formula dan cara cara teknis untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud.”Sekda menjelaskan bahwa Pemkot Cilegon telah berupaya menjalankan efisiensi dengan memprioritaskan hal-hal penting. Namun, hingga akhir Desember 2024, masih ada kendala yang dihadapi, terutama dari pendapatan pajak yang tidak terduga. "Ada kewajiban sekitar Rp 100 miliar yang harus diselesaikan pada 2025. Insya Allah, teman-teman di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menyelesaikan ini dan memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga," ujarnya.Lanjutnya, di tahun 2024 pendapatan Pemkot Cilegon mencapai lebih dari 80 persen dengan belanja mencapai 82,60 persen. Pihaknya pun telah melakukan efisiensi, di mana belanja dititikberatkan pada prioritas yang merupakan kegiatan wajib diselesaikan seperti&nbsp;concern&nbsp;kepada pembangunan RSUD.Sekda menyampaikan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran penting untuk mencegah hal serupa di masa depan. Sebagai langkah antisipasi, evaluasi pelaksanaan APBD 2024 akan menjadi acuan strategi untuk 2025. “Saya optimis target 2025 akan tercapai dan lebih baik dari 2024. Saya yakin teman-teman akan lebih realistis dalam penganggaran,” ujarnya.Menurut Sekda, defisit bukanlah hal yang perlu ditakuti, tetapi harus dipahami sebagai alat pembangunan. Apalagi tagihan tersebut hanya tertunda dan akan terbayarkan pada Februari 2025.Cilegon sedang berada di jalur percepatan pembangunan yang memerlukan keberanian mengambil langkah strategis. Keterbatasan dana bukanlah sebuah hambatan, melainkan bentuk tantangan yang harus dihadapi dan dicarikan jalan keluar demi kemajuan yang bertumpu pada kebutuhan warga.Dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan strategis, defisit ini dapat menjadi batu loncatan menuju pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk proyek-proyek yang produktif dan berdampak positif, sehingga kesejahteraan warga terus meningkat di masa depan. (*)

Pembangunan modern di tingkat kota, provinsi, maupun negara memerlukan investasi besar untuk mendukung berbagai kebutuhan, termasuk infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, serta layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Anggaran yang besar sering kali menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kantor Walikota Cilegon