Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melakukan pemblokiran akses sementara pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk korporasi yang belum melaporkan data pemilik manfaat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara.

Menurut Founder Sah! Indonesia, Suyahman, banyak perusahaan yang belum melaporkan Beneficial Ownership (BO) karena sistem blokir baru dilakukan pada Maret 2023. Korporasi diminta untuk melakukan pengisian data pemilik manfaat melalui laman <a href="https://bo.ahu.go.id/">https://bo.ahu.go.id</a> untuk membuka pemblokiran akses tersebut.

Data Ditjen AHU per tanggal 12 Maret 2023 menunjukkan bahwa hanya 32,38 persen dari total 2.583.447 korporasi yang sudah melaporkan BO. Sedangkan pada tanggal 11 Maret 2023, telah dilakukan pemblokiran terhadap 1.142.005 korporasi yang terdiri dari 734.669 PT (Perseroan Terbatas), 225.064 yayasan, dan 182.272 perkumpulan. Dari jumlah itu, pemblokiran akses telah dibuka untuk 3.140 korporasi yang sudah melakukan pelaporan BO melalui laman resmi bo.ahu.go.id.

Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme mewajibkan korporasi untuk menyampaikan laporan pemilik manfaat. Pemerintah Indonesia melalui Ditjen AHU Kemenkumham sedang gencar-gencarnya melakukan pembenahan data beneficial ownership/pemilik manfaat dalam rangka untuk menjadi anggota dari Financial Action Task Force (FATF).

Masyarakat juga dapat memantau progres deklarasi dan transparansi data Beneficial Ownership (BO) serta melihat daftar nama korporasi/perusahaan yang sudah melaporkan BO melalui laman resmi Ditjen AHU Kemenkumham. Dengan adanya transparansi data pemilik manfaat korporasi, diharapkan dapat membantu upaya pencegahan korupsi perizinan, pengadaan barang/jasa, serta membantu proses penanganan perkara.

<h1>Banyak Perusahaan yang Dibokir AHU Karena Belum Melaporkan Data Pemilik Manfaat, Ini Solusinya</h1><p>Ditjen AHU Kemenkumham telah melakukan pemblokiran akses sementara pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk korporasi yang belum melaporkan data pemilik manfaat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara. Hingga Desember 2022, baru 38,47% korporasi di Indonesia yang telah melaporkan data pemilik manfaat.</p><p>Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melakukan pemblokiran akses sementara pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk korporasi yang belum melaporkan data pemilik manfaat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara.</p><p>Menurut Founder Sah! Indonesia, Suyahman, banyak perusahaan yang belum melaporkan Beneficial Ownership (BO) karena sistem blokir baru dilakukan pada Maret 2023. Korporasi diminta untuk melakukan pengisian data pemilik manfaat melalui laman <a href="https://bo.ahu.go.id/">https://bo.ahu.go.id</a> untuk membuka pemblokiran akses tersebut.</p><p>Data Ditjen AHU per tanggal 12 Maret 2023 menunjukkan bahwa hanya 32,38 persen dari total 2.583.447 korporasi yang sudah melaporkan BO. Sedangkan pada tanggal 11 Maret 2023, telah dilakukan pemblokiran terhadap 1.142.005 korporasi yang terdiri dari 734.669 PT (Perseroan Terbatas), 225.064 yayasan, dan 182.272 perkumpulan. Dari jumlah itu, pemblokiran akses telah dibuka untuk 3.140 korporasi yang sudah melakukan pelaporan BO melalui laman resmi bo.ahu.go.id.</p><p>Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme mewajibkan korporasi untuk menyampaikan laporan pemilik manfaat. Pemerintah Indonesia melalui Ditjen AHU Kemenkumham sedang gencar-gencarnya melakukan pembenahan data beneficial ownership/pemilik manfaat dalam rangka untuk menjadi anggota dari Financial Action Task Force (FATF).</p><p>Masyarakat juga dapat memantau progres deklarasi dan transparansi data Beneficial Ownership (BO) serta melihat daftar nama korporasi/perusahaan yang sudah melaporkan BO melalui laman resmi Ditjen AHU Kemenkumham. Dengan adanya transparansi data pemilik manfaat korporasi, diharapkan dapat membantu upaya pencegahan korupsi perizinan, pengadaan barang/jasa, serta membantu proses penanganan perkara.</p><p>Sah! Indonesia adalah platform legalitas bisnis secara digital yang berkomitmen memperkuat dan melindungi ekosistem bisnis di Indonesia</p><p>Suyahman
08562160034
cs@sah.co.id</p>

Legal / Patent / Intellectual Property

Government offices / organizations

SMEs

Ditjen AHU Kemenkumham telah melakukan pemblokiran akses sementara pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk korporasi yang belum melaporkan data pemilik manfaat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara. Hingga Desember 2022, baru 38,47% korporasi di Indonesia yang telah melaporkan data pemilik manfaat.

Banyak Perusahaan yang Dibokir AHU Karena Belum Melaporkan Data Pemilik Manfaat, Ini Solusinya

<a href="http://Sah.co.id">Sah.co.id</a> adalah sebuah startup yang bergerak di bidang legalitas bisnis digital, yang telah membantu lebih dari 2000 pengusaha dalam memperkuat dan melindungi bisnis mereka. 

Sah.co.id, yang berbasis di Klaten, Jawa Tengah, menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan dalam pendirian badan usaha, penanaman modal asing, pendaftaran merek, pengurusan izin, perpajakan, dan lainnya.

Menurut Founder <a href="http://Sah.co.id">Sah.co.id</a>, Suyahman, UMKM yang memiliki legalitas akan lebih mudah mengakses permodalan, program-program pemerintah, dan bahkan pasar internasional. Namun masih banyak UMKM di Indonesia yang belum memiliki legalitas usaha. Karena itulah Sah.co.id hadir untuk membantu UMKM mengakses perizinan dengan mudah dan terjangkau.

<a href="http://Sah.co.id">Sah.co.id</a> mempermudah proses legalitas bisnis melalui layanan yang dilakukan secara online. Layanan ini mencakup seluruh wilayah Indonesia, sehingga pengurusan legalitas bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Untuk mempermudah dan meningkatkan keamanan para membernya, Sah.co.id akan mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta blockchain, yang akan digunakan untuk transaksi kontrak dan pengurusan dokumen.

Suyahman menjelaskan bahwa <a href="http://Sah.co.id">sah.co.id</a> juga memberikan edukasi mengenai hukum dan legalitas kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, seperti melalui konten-konten digital. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan, perlindungan hukum, kepemilikan yang jelas, maupun akses permodalan bagi UMKM.

Pentingnya memperkuat dan melindungi bisnis dengan legalitas tidak dapat dipungkiri. Legalitas bisnis sangat berperan dalam meningkatkan reputasi perusahaan, menarik investor, dan memudahkan akses permodalan. Selain itu, legalitas juga membantu dalam melindungi perusahaan dari tindakan ilegal dan permasalahan hukum.

Perusahaan yang memiliki legalitas juga diakui oleh pemerintah dan lembaga lainnya, sehingga mempermudah dalam pengurusan izin dan perizinan. Hal ini sangat penting bagi UMKM yang ingin memasuki pasar internasional,&nbsp;karena legalitas bisnis akan diakui di negara lain sehingga lebih mudah untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan asing.

Selain itu, legalitas bisnis juga sangat penting dalam mendapatkan dukungan dari pemerintah. Pemerintah biasanya menyediakan berbagai program dan dana untuk UMKM yang sudah memiliki legalitas bisnis. Hal ini akan sangat membantu dalam mengembangkan bisnis UMKM.

<h1>Komitmen Sah.co.id dalam Memperkuat dan Melindungi Ekosistem Bisnis di Indonesia</h1><p><a href="http://Sah.co.id">Sah.co.id</a> adalah sebuah startup yang bergerak di bidang legalitas bisnis digital, yang telah membantu lebih dari 2000 pengusaha dalam memperkuat dan melindungi bisnis mereka. </p><img style="max-width:100%;height:auto;" src="https://vritimes-public.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/production/smartmockups_lcpyowih.jpg" alt="Komitmen Sah.co.id dalam Memperkuat dan Melindungi Ekosistem Bisnis di Indonesia (Sumber: Sah.co.id)"/><p>Sah.co.id, yang berbasis di Klaten, Jawa Tengah, menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan dalam pendirian badan usaha, penanaman modal asing, pendaftaran merek, pengurusan izin, perpajakan, dan lainnya.</p><p>Menurut Founder <a href="http://Sah.co.id">Sah.co.id</a>, Suyahman, UMKM yang memiliki legalitas akan lebih mudah mengakses permodalan, program-program pemerintah, dan bahkan pasar internasional. Namun masih banyak UMKM di Indonesia yang belum memiliki legalitas usaha. Karena itulah Sah.co.id hadir untuk membantu UMKM mengakses perizinan dengan mudah dan terjangkau.</p><p><a href="http://Sah.co.id">Sah.co.id</a> mempermudah proses legalitas bisnis melalui layanan yang dilakukan secara online. Layanan ini mencakup seluruh wilayah Indonesia, sehingga pengurusan legalitas bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Untuk mempermudah dan meningkatkan keamanan para membernya, Sah.co.id akan mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta blockchain, yang akan digunakan untuk transaksi kontrak dan pengurusan dokumen.</p><p>Suyahman menjelaskan bahwa <a href="http://Sah.co.id">sah.co.id</a> juga memberikan edukasi mengenai hukum dan legalitas kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, seperti melalui konten-konten digital. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan, perlindungan hukum, kepemilikan yang jelas, maupun akses permodalan bagi UMKM.</p><p>Pentingnya memperkuat dan melindungi bisnis dengan legalitas tidak dapat dipungkiri. Legalitas bisnis sangat berperan dalam meningkatkan reputasi perusahaan, menarik investor, dan memudahkan akses permodalan. Selain itu, legalitas juga membantu dalam melindungi perusahaan dari tindakan ilegal dan permasalahan hukum.</p><p>Perusahaan yang memiliki legalitas juga diakui oleh pemerintah dan lembaga lainnya, sehingga mempermudah dalam pengurusan izin dan perizinan. Hal ini sangat penting bagi UMKM yang ingin memasuki pasar internasional,&nbsp;karena legalitas bisnis akan diakui di negara lain sehingga lebih mudah untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan asing.</p><p>Selain itu, legalitas bisnis juga sangat penting dalam mendapatkan dukungan dari pemerintah. Pemerintah biasanya menyediakan berbagai program dan dana untuk UMKM yang sudah memiliki legalitas bisnis. Hal ini akan sangat membantu dalam mengembangkan bisnis UMKM.</p>

Internet service

Application

Accounting

E-commerce

Komitmen Sah.co.id dalam Memperkuat dan Melindungi Ekosistem Bisnis di Indonesia

Saat ini, masyarakat Indonesia semakin banyak yang mencari bantuan hukum melalui internet. Hal ini tidak mengherankan mengingat jumlah populasi penduduk Indonesia yang cukup besar, serta tingginya tingkat kebutuhan akan jasa hukum. Selain itu, jumlah startup legaltech (perusahaan teknologi yang menyediakan layanan hukum secara digital) yang semakin banyak juga memudahkan masyarakat untuk mengakses jasa hukum.

Berikut ini adalah daftar startup legaltech terbaik di Indonesia di awal tahun 2023 berdasarkan data dari Crunchbase, portal yang berisi lebih dari 500 ribu data perusahaan besar dan perusahaan startup, yang akan membantu Anda dalam mencari bantuan hukum dengan mudah:

Hukum Online adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1999 oleh para pemerhati hukum terkemuka di Indonesia. Tujuan utama Hukum Online adalah memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat tentang dunia hukum di Indonesia. Hukum Online berbadan hukum PT Justika Siar Publika dan berkantor di Jakarta Selatan.

Legalku adalah sebuah platform yang menyediakan jasa legal secara online, yang membantu para pengusaha untuk memulai usaha baik di lingkup mikro, kecil hingga menengah di wilayah Indonesia. Legalku didirikan pada tahun 2017 dengan badan hukum PT Legalku Servicia Corpora dan berkantor di Kuningan Timur, Jakarta Raya.

Perqara adalah sebuah perusahaan yang menyediakan solusi digital dengan menghubungkan profesional hukum kepada mereka yang membutuhkan bantuan hukum melalui pasar layanan hukum. Perqara didirikan pada tahun 2020 dengan badan hukum PT Lima Ventura Indonesia dan berkantor di Kebayoran Baru, Jakarta Raya.

Sah! adalah platform legalitas bisnis berbasis digital yang telah membantu lebih dari 2000 pengusaha dalam memperkuat dan melindungi bisnis mereka. Sah! didirikan pada tahun 2022 dengan badan hukum PT Perupa Siber Informatika dan berkantor di Klaten, Jawa Tengah.

Kontrak Hukum adalah platform pertama di Indonesia yang menyediakan akses ke solusi hukum terpercaya, terjangkau, dan sederhana bagi perusahaan kecil dan menengah di seluruh Indonesia sejak tahun 2016 melalui teknologi&nbsp;digital. Kontrak Hukum didirikan pada tahun 2017 dengan badan hukum PT Tekno Legal Digital dan berkantor di Jakarta, Jakarta Raya.

Dengan adanya startup legaltech ini, masyarakat Indonesia kini dapat dengan mudah mengakses bantuan hukum tanpa perlu keluar rumah atau mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Selain itu, keberadaan startup legaltech juga membantu para pengusaha kecil dan menengah untuk mendapatkan jasa hukum yang terjangkau dan terpercaya.

<h1>Ini Daftar Startup Legaltech Terbaik di 2023, Akses Bantuan Hukum Jadi Makin Mudah</h1><p>Saat ini, masyarakat Indonesia semakin banyak yang mencari bantuan hukum melalui internet. Hal ini tidak mengherankan mengingat jumlah populasi penduduk Indonesia yang cukup besar, serta tingginya tingkat kebutuhan akan jasa hukum. Selain itu, jumlah startup legaltech (perusahaan teknologi yang menyediakan layanan hukum secara digital) yang semakin banyak juga memudahkan masyarakat untuk mengakses jasa hukum.</p><p>Berikut ini adalah daftar startup legaltech terbaik di Indonesia di awal tahun 2023 berdasarkan data dari Crunchbase, portal yang berisi lebih dari 500 ribu data perusahaan besar dan perusahaan startup, yang akan membantu Anda dalam mencari bantuan hukum dengan mudah:</p><h2>Hukum Online</h2><p>Hukum Online adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1999 oleh para pemerhati hukum terkemuka di Indonesia. Tujuan utama Hukum Online adalah memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat tentang dunia hukum di Indonesia. Hukum Online berbadan hukum PT Justika Siar Publika dan berkantor di Jakarta Selatan.</p><h2>Legalku</h2><p>Legalku adalah sebuah platform yang menyediakan jasa legal secara online, yang membantu para pengusaha untuk memulai usaha baik di lingkup mikro, kecil hingga menengah di wilayah Indonesia. Legalku didirikan pada tahun 2017 dengan badan hukum PT Legalku Servicia Corpora dan berkantor di Kuningan Timur, Jakarta Raya.</p><h2>Perqara</h2><p>Perqara adalah sebuah perusahaan yang menyediakan solusi digital dengan menghubungkan profesional hukum kepada mereka yang membutuhkan bantuan hukum melalui pasar layanan hukum. Perqara didirikan pada tahun 2020 dengan badan hukum PT Lima Ventura Indonesia dan berkantor di Kebayoran Baru, Jakarta Raya.</p><h2>Sah!</h2><p>Sah! adalah platform legalitas bisnis berbasis digital yang telah membantu lebih dari 2000 pengusaha dalam memperkuat dan melindungi bisnis mereka. Sah! didirikan pada tahun 2022 dengan badan hukum PT Perupa Siber Informatika dan berkantor di Klaten, Jawa Tengah.</p><h2>Kontrak Hukum</h2><p>Kontrak Hukum adalah platform pertama di Indonesia yang menyediakan akses ke solusi hukum terpercaya, terjangkau, dan sederhana bagi perusahaan kecil dan menengah di seluruh Indonesia sejak tahun 2016 melalui teknologi&nbsp;digital. Kontrak Hukum didirikan pada tahun 2017 dengan badan hukum PT Tekno Legal Digital dan berkantor di Jakarta, Jakarta Raya.</p><p>Dengan adanya startup legaltech ini, masyarakat Indonesia kini dapat dengan mudah mengakses bantuan hukum tanpa perlu keluar rumah atau mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Selain itu, keberadaan startup legaltech juga membantu para pengusaha kecil dan menengah untuk mendapatkan jasa hukum yang terjangkau dan terpercaya.</p>

Ini Daftar Startup Legaltech Terbaik di 2023, Akses Bantuan Hukum Jadi Makin Mudah

HR / Recruitment

Skin care / Cosmetics / Hair products

Film / Drama

Magazines / Books / Publications

Marketing / Research

Diet / Health food / Supplement

Childbirth / Childcare

Interior / Furniture / Storage

Mobile device

Servers / Peripherals

Network / Network Equipment

System / Website / Application development

Electronic components / Semiconductors / Electrical equipment

Department stores / Supermarkets / Convenience stores / Stores

Wholeseller

Manga / Anime

Arcade Game

Toys / Playsets / Dolls

Car / Car Supplies

Motorcycles / Motorcycle Supplies

Daily necessities / Household goods

Garden / DIY

Shoes / Bags

Jewelry / Accessories

Kids / Baby / Maternity

Food / Sweets

Soft Drinks / Alcoholic drinks

Restaurant / Fast food / Streetfood

Eating at home / Delivery

Fitness / Healthcare

Medical / Hospital

Pharmaceuticals

Pets / Pet Supplies

Gifts / Flowers

Love / Marriage

Funeral

Hotels / inns

Travel / Sightseeing

Theme Park / Amusement park

Residential / Condominium

Commercial facilities / Office buildings

Architecture / Space design

Construction / Civil engineering

Advertising / Promotion / PR

Sales

Management Consulting

Think tank

Logistics / Warehouse / Cargo

Steel / Metal / Glass / Earth / Stone / Rubber

Chemistry

Electricity / Gas / Resources / Energy

Nature / Weather

School / University

Cram school / Preparatory school / Online education

Life insurance / Non-life insurance

Mobile app

Mobile games

Cooking / Home appliances

Health and Beauty appliances

Ladies' Fashion

Men's Fashion

Environment / SGDs / Recycling

International activity

Full time job / Part-time job / Career

Music

Internet Service Provider / Line connection

Camera

AV equipment

Consumer Games

Outdoors / Mountain Climbing

Welfare / Nursing / Rehabilitation

Qualifications / Study Abroad / Language

Childcare / Early childhood education

Banks / Credit unions

Credit card / Loan

Securities / FX / Investment Trusts

Moving

Politics / Government / Local government

Volunteer

Agriculture / Forestry / Fisheries

Bicycle / Bicycle Supplies

Female Related

Venture Capitals

Coaching / Mentoring / Consultation

Automotive / Motorcycle / Bicycle

Automotive / Automotive Supplies

Interior / Goods

Real Estate / Architecture / Construction

Software

Blockchain / Web3

Security

Telecommunications / VoIP

Show Business

Comedy

Service

Sah! Indonesia adalah patform legalitas usaha secara digital yang berkomitmen melindungi dan memperkuat ekosistem bisnis di Indonesia