Komitmen Kualitas Baja Krakatau Steel untuk Ketahanan Infrastruktur Indonesia dan Tolak Baja “Banci”

Baja adalah simbol kemajuan teknologi dan fondasi pembangunan bangsa, yang menyangga hampir setiap aspek infrastruktur modern. Sejalan dengan Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan ketahanan industri strategis, Krakatau Steel berperan sebagai penjaga utama kualitas baja nasional. Setiap produknya tidak hanya memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar internasional, tetapi juga memberikan jaminan keselamatan publik dan ketahanan infrastruktur.

“Krakatau Steel Group hadir bukan hanya sebagai produsen baja, tetapi sebagai penjaga kualitas dan kemandirian industri strategis Indonesia. Kami meyakini bahwa dengan baja yang kuat, kita membangun fondasi peradaban yang tangguh, mandiri, dan berdaulat untuk masa depan bangsa,” tegas Akbar Djohan, Direktur Utama Krakatau Steel Group yang juga menjabat sebagai Chairman ALFI/ILFA (Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia) serta Chairman IISIA (Indonesia Iron & Steel Industry Association).

Ancaman “Baja Banci” dan Komitmen terhadap Kualitas

Peredaran “baja banci”—baja dengan spesifikasi di bawah standar—merupakan ancaman serius. Baja ini mungkin murah di harga, tetapi mahal dalam risiko, mengancam nyawa dan keamanan asset. Krakatau Steel Group secara konsisten menolak praktik ini dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk hanya menggunakan baja bersertifikasi resmi.

“Kami siap menjadi mitra terpercaya dalam memberikan pendampingan teknis terkait pilihan material baja berkualitas untuk mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” tambah Akbar Djohan.

Dukungan Penuh dari Pengamat dan Legislator

Komitmen Krakatau Steel Group ini mendapat dukungan luas dari pengamat kebijakan dan anggota legislatif.

Widodo Setiadharmaji, Pengamat Industri Baja dan Pertambangan, menekankan pentingnya kebijakan yang adaptif untuk mendukung industri domestik. “Kuota impor bukan semata pembatasan, tetapi instrumen pengendalian agar struktur industri baja Indonesia bisa tumbuh berdaulat dan berdaya saing. Sinergi antara Krakatau Steel Group, Danantara, dan pelaku hilirisasi nikel adalah fondasi menuju kemandirian industri nasional,” jelas Widodo.

Dukungan kuat juga datang dari Komisi VII DPR RI. Lamhot Sinaga, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, menyatakan bahwa pihaknya mendorong penyelesaian menyeluruh untuk masalah Krakatau Steel. “Kalau hanya Panja, ruang lingkupnya terbatas. Padahal, persoalan Krakatau Steel ini menyangkut Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BUMN, bahkan Kementerian Keuangan. Kami mendorong pembentukan Pansus untuk menghasilkan rekomendasi politik yang lebih komprehensif,” ujar Lamhot.

Selaras dengan itu, Komisi VI DPR RI juga memberikan dukungan nyata. Adisatrya Suryo Sulisto, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, menyatakan, “Semua anggota Komisi VI DPR RI mendukung upaya perbaikan untuk Krakatau Steel sebagai industri baja nasional ini bisa lebih maju lagi, dan ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang harus terus kita dorong.” Dukungan ini mencakup percepatan restrukturisasi, pengendalian tata niaga impor, dan penempatan Krakatau Steel sebagai one-stop service untuk pembangunan nasional.

Dengan dukungan dari semua pihak, Krakatau Steel siap melanjutkan peran strategisnya dalam membangun Indonesia yang tangguh, dimulai dari fondasi baja yang kuat, aman, dan andal.