VRITIMES
ID
Raise It With Press Release
TechnologyCommerce / LifestyleFood / BeverageEducationReal Estate / Architecture
Garansi Publikasi di 100 Media Hanya Rp499k Rp449k atau Uang Kembali. Dapatkan Sekarang!
Try it >>
press release

/ Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia terhadap UU Cipta Kerja bagi Pengusaha

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia terhadap UU Cipta Kerja bagi Pengusaha

CPT Corporate
preview

Menanggapi kekhawatiran besar di bidang ketenagakerjaan, Mahkamah Konstitusi Indonesia baru-baru ini mengeluarkan putusan yang membawa perubahan signifikan pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Perubahan ini menyoroti hak-hak pekerja, praktik ketenagakerjaan, dan standar kerja secara keseluruhan, yang berdampak besar bagi para pengusaha di seluruh negeri. Artikel ini membahas putusan kunci, dampaknya terhadap bisnis, dan menawarkan panduan tentang cara beradaptasi untuk mematuhi persyaratan hukum baru.

Pemisahan Undang-Undang Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa regulasi ketenagakerjaan harus dipisahkan dari UU Cipta Kerja yang lebih luas. Keputusan ini mewajibkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan tersendiri, dengan tujuan memberikan panduan hukum yang lebih jelas dan meningkatkan prediktabilitas dalam hubungan kerja. Bagi pengusaha, ini berarti mereka pada akhirnya harus mengikuti undang-undang ketenagakerjaan khusus, yang mungkin akan memperkenalkan regulasi baru yang spesifik terkait ketenagakerjaan di masa mendatang.

Prioritas Tenaga Kerja Lokal di Atas Tenaga Asing

Pengadilan menegaskan bahwa pekerja Indonesia harus diutamakan daripada pekerja asing, terutama dalam posisi yang membutuhkan keterampilan khusus atau peran sementara. Keputusan ini memperkuat pentingnya mempekerjakan warga negara Indonesia sebisa mungkin. Bisnis perlu menilai kebijakan perekrutan mereka dan memastikan kepatuhan pada pembatasan terhadap tenaga kerja asing, yang kini mensyaratkan prioritas terhadap tenaga lokal.

Kontrak Kerja Waktu Tertentu Dibatasi hingga Lima Tahun

Kontrak kerja waktu tertentu, atau PKWT, dibatasi maksimal lima tahun, termasuk perpanjangan. Pembatasan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan kerja bagi pekerja di posisi sementara. Perusahaan yang terbiasa menggunakan kontrak waktu tertentu untuk peran jangka panjang mungkin perlu menyesuaikan, dan mungkin perlu mengalihkan lebih banyak peran menjadi posisi permanen untuk menghindari masalah hukum setelah batas lima tahun.

Pembatasan dan Pengaturan Outsourcing

Outsourcing kini dibatasi untuk jenis pekerjaan tertentu yang diatur oleh Menteri Ketenagakerjaan. Keputusan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan outsourcing yang dapat menyebabkan ketidakpastian kerja dan hak-hak ketenagakerjaan yang tidak jelas. Bagi bisnis, putusan ini memerlukan peninjauan cermat atas praktik outsourcing yang ada, memastikan hanya peran yang diizinkan yang di-outsourcing-kan. Perubahan ini juga mungkin berarti perjanjian kontrak yang lebih jelas dengan penyedia pihak ketiga untuk mematuhi batasan baru ini.

Pilihan Akhir Pekan Dua Hari

Di bawah UU Cipta Kerja, banyak karyawan yang dibatasi pada enam hari kerja per minggu. Namun, keputusan Pengadilan mengembalikan opsi akhir pekan dua hari, memungkinkan fleksibilitas untuk lima atau enam hari kerja berdasarkan produktivitas dan kebutuhan perusahaan. Bagi pengusaha, mengadopsi akhir pekan dua hari dapat meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan serta mengurangi potensi risiko hukum. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk merevisi jadwal kerja mereka guna menawarkan opsi ini jika memungkinkan.

Komponen Gaji Harus Memenuhi Standar "Upah Layak"

Putusan tersebut menegaskan bahwa upah harus berdasarkan standar "hidup layak," memastikan karyawan memperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Ini mencakup kebutuhan seperti tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan tabungan pensiun. Bagi pengusaha, perubahan ini mungkin berarti meninjau struktur upah untuk menyesuaikan dengan kriteria upah layak ini. Penyesuaian paket kompensasi mungkin diperlukan, terutama bagi peran tingkat pemula, guna memastikan kepatuhan dengan standar upah yang diamanatkan.

Pengembalian Dewan Pengupahan untuk Penetapan Upah yang Adil

Dewan Pengupahan, yang dibubarkan oleh UU Cipta Kerja asli, kini dihidupkan kembali untuk mengawasi penetapan upah. Dewan ini, yang mencakup perwakilan pemerintah daerah, bertujuan mendukung standar upah yang adil dan sesuai daerah. Pengusaha kini harus memperhitungkan keputusan dewan ini dalam menetapkan upah dan memastikan variasi regional tercermin dengan baik dalam kebijakan kompensasi mereka.

Skala Upah Proporsional Berdasarkan Faktor Ekonomi Lokal

Upah kini diwajibkan untuk mencerminkan indikator ekonomi lokal, seperti pertumbuhan ekonomi regional dan biaya hidup, guna memastikan distribusi upah yang lebih adil. Perusahaan harus siap menyesuaikan struktur upah mereka untuk mematuhi standar proporsional ini, yang dapat menyebabkan variasi paket kompensasi berdasarkan lokasi geografis. Pengusaha mungkin perlu melakukan penilaian berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan ekonomi di setiap wilayah.

Pengembalian Upah Minimum Sektoral (UMS)

UU Cipta Kerja awalnya menghapus upah minimum sektoral, tetapi putusan terbaru mengembalikannya, mengakui bahwa sektor-sektor yang berbeda memiliki kebutuhan dan risiko yang unik. Perusahaan di industri khusus, seperti manufaktur atau konstruksi, kini harus mematuhi standar upah minimum sektoral. Langkah ini bertujuan untuk menangani tuntutan yang berbeda dari berbagai pekerjaan, memberikan perlindungan lebih besar bagi karyawan di sektor berisiko tinggi atau yang memerlukan keterampilan khusus.

Keterlibatan Serikat Pekerja dalam Proses Penetapan Upah

Serikat pekerja kini diakui kembali sebagai pemangku kepentingan utama dalam penetapan upah, terutama untuk upah yang melebihi ambang minimum. Keterlibatan ini memungkinkan serikat untuk memiliki suara dalam negosiasi dan kesepakatan upah. Perusahaan sebaiknya bersiap untuk lebih banyak berinteraksi dengan serikat pekerja dalam diskusi upah dan memastikan bahwa semua negosiasi dilakukan secara transparan dan adil. Melibatkan serikat dalam proses penetapan upah dapat memperkuat hubungan dengan karyawan dan mengurangi potensi perselisihan.

Arbitrase Mengikat untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pengadilan memutuskan bahwa semua pemutusan hubungan kerja harus melibatkan diskusi bipartit dan arbitrase mengikat, dengan PHK hanya diizinkan setelah ada keputusan akhir yang mengikat secara hukum. Ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari PHK yang tidak adil dan mewajibkan perusahaan mengikuti proses yang terstruktur dan patuh dalam keputusan PHK. Bagi pengusaha, ini berarti meninjau kembali protokol PHK untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan arbitrase dan menghindari tindakan sepihak yang dapat menimbulkan tantangan hukum.

Ambang Minimum untuk Pembayaran Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Putusan pengadilan menetapkan ambang minimum untuk pembayaran penghargaan masa kerja (UPMK), yang bertujuan menghormati karyawan dengan masa kerja yang signifikan. Perusahaan diwajibkan untuk menetapkan batas minimum untuk pembayaran ini, yang mengakui kontribusi karyawan dalam jangka waktu yang panjang. Bagi pengusaha, ini berarti mengalokasikan anggaran lebih besar untuk biaya retensi dan pesangon, terutama bagi karyawan yang mendekati masa pensiun.

Kesimpulan

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini menandai perubahan besar dalam lanskap ketenagakerjaan Indonesia, menekankan pada upah yang adil, keamanan kerja, dan prioritas terhadap pekerja Indonesia. Bagi perusahaan, beradaptasi dengan perubahan ini memerlukan penyesuaian proaktif dalam kebijakan sumber daya manusia, paket kompensasi, dan praktik ketenagakerjaan. Seiring Parlemen terus mengembangkan undang-undang ketenagakerjaan tersendiri, perusahaan sebaiknya tetap mengikuti perubahan regulasi yang akan datang, berinteraksi dengan serikat pekerja secara konstruktif, dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang patuh dan mendukung.

Dengan menerima perubahan ini, perusahaan tidak hanya dapat memenuhi kewajiban hukum mereka tetapi juga memperkuat hubungan dengan karyawan, berkontribusi pada pasar tenaga kerja yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Siap menghadapi perubahan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia dengan percaya diri? Layanan Employer of Record (EOR) CPT Corporate menyediakan dukungan komprehensif untuk membantu bisnis Anda tetap patuh dengan undang-undang ketenagakerjaan terbaru sambil menyederhanakan manajemen tenaga kerja. Dari menangani perekrutan lokal dan penggajian hingga memastikan kepatuhan regulasi, ahli EOR kami mengelola setiap detail, sehingga Anda dapat fokus pada pengembangan bisnis Anda. Bermitra dengan kami hari ini untuk menyederhanakan operasi Anda di Indonesia, melindungi tenaga kerja Anda, dan mempertahankan kepatuhan dengan mudah. Hubungi CPT Corporate sekarang untuk mempelajari lebih lanjut tentang solusi EOR tepercaya kami dan bagaimana kami dapat mendukung kesuksesan tim Anda.

About CPT Corporate
CPT Corporate, sebagai mitra strategis di pasar Indonesia, terdiri dari tim berpengalaman yang terdiri dari ahli hukum, akuntan, dan analis bisnis yang memiliki spesialisasi dalam urusan korporat di Indonesia. CPT Corporate bertekad untuk menjadi mitra strategis yang menghubungkan kesenjangan antara bisnis dan regulasi pemerintah. Keahlian CPT Corporate mencakup saran regulasi, kepatuhan pajak, restrukturisasi bisnis, investasi asing, dan merger serta akuisisi yang kompleks. CPT Corporate berkomitmen membantu bisnis menavigasi pasar dinamis Indonesia, memastikan operasi yang lancar dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Tidak sekadar "Corporate Secretarial Provider" biasa. CPT Corporate hadir untuk mengurangi hambatan dan menghubungkan perusahaan dengan pemerintah. Dengan pengalaman membantu ratusan perusahaan, baik lokal maupun asing, di berbagai sektor dengan berbagai kasus, CPT Corporate telah memperkaya pengalaman dan pengetahuan, sehingga dapat memberikan layanan yang terbaik kepada klien.
Contact
Linda Consultant at CPT Corporate +62 811-1508-628 linda@cptcorporate.com

Categories
Legal / Patent / Intellectual Property

Other Press Release
Legal / Patent / Intellectual Property
Tantangan dan Solusi dalam Menggunakan Employer of Record di Indonesia
CPT Corporate
Nov 12, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Bagaimana Employer of Record Dapat Mempermudah Ekspansi Global
CPT Corporate
Nov 10, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Memahami Syarat Pendirian PT Berdasarkan UU Cipta Kerja
CPT Corporate
Nov 08, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Syarat dan Dokumen yang Dibutuhkan untuk Mendirikan PT di Indonesia
CPT Corporate
Nov 06, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Mengapa Startup Perlu Mendirikan PT di Awal Perjalanan Bisnis?
CPT Corporate
Nov 05, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Panduan Langkah Demi Langkah untuk Memulai Bisnis di Bali bagi Ekspatriat
CPT Corporate
Nov 04, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Mengapa Mitra Lokal Menjadi Kunci Sukses Membuka Perusahaan di Indonesia
CPT Corporate
Nov 03, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Mengapa Pengusaha Harus Memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan Mereka
CPT Corporate
Nov 02, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Apa Bedanya CV Sama PT? Panduan Lengkap Memilih Struktur Usaha yang Tepat
CPT Corporate
Nov 01, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Apa Akibat Kalau Tidak Mendaftarkan Merek Dagang?
CPT Corporate
Oct 10, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Penolakan Permohonan Merek Dagang: Memahami Alasan Utama dan Cara Menghindarinya
CPT Corporate
Oct 09, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Panduan Praktis Bagi Bisnis untuk Memahami Kepatuhan ESG di Indonesia
CPT Corporate
Oct 08, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Panduan Hukum Terkait Hak Cipta dan Merek Dagang di Indonesia
CPT Corporate
Oct 07, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Memahami Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Panduan untuk Bisnis
CPT Corporate
Oct 06, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Strategi Teratas untuk Mengintegrasikan Praktik Bisnis Berkelanjutan dalam Budaya Perusahaan Indonesia
CPT Corporate
Oct 05, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Bagaimana Startup Dapat Berhasil di Pasar Kompetitif Indonesia
CPT Corporate
Oct 04, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Tren Bisnis yang Membentuk Perekonomian Indonesia pada Tahun 2024
CPT Corporate
Oct 03, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Tantangan Utama dalam Mendaftarkan Usaha di Indonesia dan Cara Mengatasinya
CPT Corporate
Oct 02, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Menavigasi Insentif Pajak untuk Investor Asing di Indonesia
CPT Corporate
Oct 01, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Pentingnya Direktur Independen dalam Perusahaan
CPT Corporate
Sep 19, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Memahami Lisensi PSE untuk Bisnis Online di Indonesia
CPT Corporate
Sep 17, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Panduan Komprehensif Mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia
CPT Corporate
Sep 10, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Segala Hal yang Perlu Anda Ketahui untuk Mendirikan Yayasan di Indonesia
CPT Corporate
Sep 09, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Panduan Penting untuk Memulai Perusahaan Pengiriman Barang di Indonesia
CPT Corporate
Sep 09, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Peran Perusahaan Pengiriman Barang dalam Rantai Pasokan Global Saat Ini
CPT Corporate
Sep 08, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang Kebijakan Cuti Melahirkan di Indonesia
CPT Corporate
Sep 06, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Persyaratan Hukum dan Langkah-Langkah untuk Menutup Perusahaan Anda di Indonesia
CPT Corporate
Sep 05, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Sekretaris dan Kecerdasan Buatan (AI): Transformasi Peran Administratif
CPT Corporate
Sep 04, 2024

Legal / Patent / Intellectual Property
Mengapa Setiap Bisnis Membutuhkan Layanan Sekretaris Digital di Era Digital
CPT Corporate
Sep 03, 2024

Management Consulting
Lokasi Terbaik yang Ramah Ekspatriat untuk Bekerja dari Indonesia pada tahun 2024
CPT Corporate
Aug 08, 2024

HR / Recruitment
Panduan Lengkap Mengenai Kontrak Kerja di Indonesia
CPT Corporate
Aug 08, 2024

International activity
Cara Memverifikasi Informasi Perusahaan di Indonesia
CPT Corporate
Aug 08, 2024

Management Consulting
Dokumen Penting untuk Pendaftaran KITAS di Indonesia
CPT Corporate
Aug 07, 2024

Management Consulting
Menjamin Penyewaan Gudang di Indonesia untuk Bisnis Asing
CPT Corporate
Aug 07, 2024

Diet / Health food / Supplement
Penjelasan Detail Sertifikasi Halal di Indonesia
CPT Corporate
Aug 07, 2024

HR / Recruitment
Panduan untuk Menyusun Kontrak Kerja di Indonesia
CPT Corporate
Aug 06, 2024

Management Consulting
Panduan Lengkap untuk Mendapatkan Visa on Arrival di Indonesia
CPT Corporate
Aug 06, 2024

Management Consulting
Panduan Lengkap Perpanjangan Visa on Arrival (VOA) di Indonesia: Kelayakan, Proses Aplikasi, dan Tips
CPT Corporate
Aug 06, 2024

Management Consulting
Panduan Lengkap untuk Memperpanjang Visa Saat Kedatangan (Visa On Arrival) di Indonesia
CPT Corporate
Aug 06, 2024

Management Consulting
Regulasi Visa Baru Indonesia: Mempermudah Perwakilan Perusahaan Asing Mendapatkan Visa Tinggal Terbatas
CPT Corporate
Aug 06, 2024

Diet / Health food / Supplement
Panduan Praktis untuk Pendaftaran Produk BPOM di Indonesia
CPT Corporate
Aug 05, 2024

Management Consulting
Panduan Sistem Pajak Terbaru Indonesia: NIK, NPWP 16-Digit dan NITKU Dijelaskan
CPT Corporate
Jul 26, 2024

Management Consulting
Pendirian Entitas Hukum dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
CPT Corporate
Jul 26, 2024

Advertising / Promotion / PR
Strategi Sukses di Tengah Tantangan Bisnis di Indonesia
CPT Corporate
Jul 26, 2024

Advertising / Promotion / PR
Industri dengan Potensi Investasi Tinggi di Indonesia
CPT Corporate
Jul 26, 2024

Management Consulting
Proses Pendaftaran Produk Makanan di BPOM Indonesia
CPT Corporate
Jul 26, 2024

Management Consulting
Panduan Hukum dalam Menamai PT PMA Anda di Indonesia
CPT Corporate
Jul 26, 2024

Advertising / Promotion / PR
Hal Penting dalam Mendaftarkan Perusahaan Induk di Indonesia
CPT Corporate
Jul 26, 2024

Marketing / Research
Memahami Berbagai Jenis Perusahaan di Indonesia untuk Pendaftaran Perusahaan
CPT Corporate
Jul 25, 2024

CPT Corporate
URL
https://cptcorporate.com/
Industry
Technology
Weekly Release Ranking
Nov 03, 2024 2024
Siap Listing Bulan November! Jangan Lewatkan 6 Airdrop Game Telegram Ini
Palapa
VRITIMES Video
vritimes na euvritimes jpFree consultationManual Ebook IndonesiaPR College