Hashim Djojohadikusumo: Hilirisasi Harus Sejalan dengan Perbaikan SDM dan Penerimaan Negara

JAKARTA — Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk naik kelas dan menjadi negara maju, namun momentum hilirisasi harus dimanfaatkan bersamaan dengan pembenahan kualitas sumber daya manusia dan sistem penerimaan negara. Tanpa itu, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia berisiko habis tanpa meninggalkan fondasi ekonomi yang kuat bagi generasi mendatang.

‎‎Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyampaikan pandangan tersebut dalam peluncuran buku Indonesia Naik Kelas karya Wakil Direktur Utama MIND ID Dani Amrul Ichdan. Dalam kesempatan itu, Hashim menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Dani Amrul Ichdan atas peluncuran buku yang mengangkat pentingnya hilirisasi sebagai strategi meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Menurut Hashim, tema yang diangkat dalam buku tersebut relevan dengan tantangan struktural yang dihadapi Indonesia saat ini.

‎‎Hashim menilai hilirisasi sumber daya alam merupakan langkah penting untuk menambah nilai tambah dari anugerah yang dimiliki Indonesia, mulai dari mineral, pertanian, hingga kekayaan laut seperti rumput laut dan padang lamun. Namun, ia mengingatkan bahwa hilirisasi sumber daya alam tidak boleh berdiri sendiri tanpa dibarengi pembangunan kualitas manusia.

‎‎“Hilirisasi itu intinya menambah nilai tambah. Tapi selain sumber daya alam, ada sumber daya manusia, dan terus terang kualitas SDM kita masih tertinggal jauh,” kata Hashim.

‎‎Ia menyoroti posisi Indonesia dalam berbagai peringkat pendidikan internasional, termasuk PISA, yang masih berada di papan bawah. Menurut Hashim, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa investasi besar pada pendidikan dan riset belum sepenuhnya efektif, meskipun anggaran pendidikan telah mencapai 20% dari APBN. Ia menekankan bahwa porsi riset dan pengembangan Indonesia yang masih sekitar 0,3% dari PDB sangat tertinggal dibanding negara-negara maju.

‎‎Hashim kemudian membandingkan perjalanan ekonomi Indonesia dengan Korea Selatan. Berdasarkan data Bank Dunia, pada 1960 ekonomi Indonesia berada di atas Korea Selatan. Namun saat ini, pendapatan per kapita Indonesia hanya sekitar sepersepuluh dari Korea Selatan. Ia menilai perbedaan tersebut sepenuhnya ditentukan oleh kualitas manusia, bukan sumber daya alam.

‎‎“Korea Selatan hampir tidak punya sumber daya alam. Tapi manusianya unggul. Itu sebabnya mereka melompat jauh, sementara kita tertinggal,” ujarnya.

‎‎Selain isu sumber daya manusia, Hashim menyoroti lemahnya sistem penerimaan negara Indonesia. Rasio penerimaan pajak, royalti, dan PNBP terhadap produk domestik bruto masih berada di kisaran 9%–10% dan relatif stagnan dalam satu dekade terakhir. Padahal, negara-negara lain seperti Kamboja berhasil meningkatkan rasio penerimaan negaranya secara signifikan dalam periode yang sama.

‎‎“Enam persen kelihatannya kecil, tapi enam persen dari PDB itu sekitar Rp1.500 triliun. Dengan angka itu, Indonesia seharusnya tidak defisit, malah bisa surplus,” kata Hashim.

‎‎Ia juga mengungkapkan besarnya ekonomi abu-abu atau ekonomi yang tidak tercatat dalam sistem resmi, yang menurut Bank Dunia mencapai sekitar 35% dari total aktivitas ekonomi nasional. Hashim menilai praktik transaksi tunai tanpa pencatatan masih sangat luas terjadi di masyarakat, mulai dari sektor jasa kecil hingga konsumsi sehari-hari, sehingga potensi penerimaan negara banyak yang hilang.

‎‎Hashim menyebut digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran sebagai langkah penting untuk menarik aktivitas ekonomi tersebut masuk ke dalam sistem formal. Dengan begitu, basis pajak dapat diperluas dan penerimaan negara meningkat tanpa harus menaikkan tarif pajak.

‎‎Menurut Hashim, Indonesia sesungguhnya adalah negara kaya dengan potensi ekonomi yang jauh lebih besar dari angka resmi yang tercatat saat ini. Jika tata kelola penerimaan negara, kualitas aparatur, dan sistem ekonomi dapat dibenahi, Indonesia berpeluang menjadi negara surplus dan memiliki daya dukung fiskal yang kuat.

‎‎Dalam konteks itu, Hashim menilai buku Indonesia Naik Kelas sebagai pengingat bahwa hilirisasi bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan bagian dari upaya menyeluruh untuk membangun fondasi bangsa.

‎‎“Hilirisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas manusia dan pembenahan sistem negara. Kalau itu dilakukan, Indonesia punya semua syarat untuk benar-benar naik kelas,” ujarnya.