BSKDN Kemendagri dan VRITIMES Dorong Penguatan Personal Branding Kepala Daerah Melalui Akun Resmi Humas Pemprov

JAKARTA, 22 Juli 2026 – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan VRITIMES sukses menyelenggarakan forum diskusi interaktif Teras BSKDN (Temu Ramah Aspirasi Strategis) bertajuk "Strategi Penguatan Personal Branding Kepala Daerah Melalui Akun Korporat & Portal Media Humas Pemprov". Forum ini menyoroti pentingnya modernisasi strategi komunikasi publik pimpinan daerah di era transformasi digital.

Kegiatan yang diselenggarakan di bawah naungan Kepala BSKDN Kemendagri Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd ini menghadirkan narasumber utama, yaitu Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Dr. T.R Fahsul Falah, S.Sos., M.Si serta Co-Founder & CEO VRITIMES Inc. Ferry Bayu Nirwono T.

Dalam paparan utamanya, Dr. T.R Fahsul Falah, S.Sos., M.Si  menjelaskan bahwa forum ini diselenggarakan sebagai wadah media sharing dan transfer knowledge guna memperdalam wawasan pemerintah daerah terkait strategi komunikasi publik.   

"Webinar ini bertujuan untuk membagikan strategi dalam membangun personal branding kepala daerah yang mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat citra pemerintah daerah secara transparan dan berbasis substansi," ujar Dr. T.R Fahsul Falah, S.Sos., M.Si saat membuka acara.

Hadir sebagai narasumber utama, Co-Founder & CEO VRITIMES, Ferry Bayu Nirwono, memaparkan bahwa personal branding pimpinan daerah bukan sekadar membangun citra individu, melainkan sarana utama untuk memperkuat reputasi institusi pemerintah daerah serta menyampaikan capaian pembangunan secara terbuka.

Dalam pemaparannya, Ferry menggarisbawahi pentingnya mengubah pola komunikasi publik pemerintah. Publikasi tidak boleh lagi hanya menampilkan kegiatan seremonial, tetapi harus menerapkan prinsip 5W+1H. Informasi yang disampaikan wajib menjelaskan tujuan kegiatan, program yang dijalankan, target pembangunan, capaian realisasi, serta manfaat konkritnya bagi masyarakat.

"Penggunaan akun resmi pemerintah daerah sangat krusial agar branding kepala daerah dipersepsikan sebagai upaya membangun kepercayaan publik, bukan sekadar pencitraan. Dengan menampilkan target, progres, dan substansi program secara jelas, masyarakat dapat memahami kinerja pemerintah secara utuh," jelas Ferry.

Publikasi digital resmi ini juga terbukti efektif memperluas jangkauan informasi hingga tingkat nasional, menekan penyebaran hoaks, mengoptimalkan keterbacaan di mesin pencari (SEO & AI), serta mempromosikan potensi investasi dan pariwisata daerah. Terkait konsistensi branding saat terjadi pergantian kepala daerah, disimpulkan bahwa meski gaya komunikasi dapat menyesuaikan karakter pemimpin baru, substansi capaian dan pelayanan masyarakat harus tetap konsisten.

Kegiatan webinar diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif dan ditutup secara resmi oleh Dr. T.R Fahsul Falah, S.Sos., M.Si. Beliau menyampaikan apresiasi kepada narasumber dan berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan materi yang didapat untuk meningkatkan kapasitas komunikasi publik di daerah masing-masing.