Dukung Amanat Presiden Prabowo pada Program Makan Bergizi Gratis, Kementerian PU Percepat Bangun SPPG

Langkah strategis ini dipertegas melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Kementerian PU, BGN, dan Kementerian Dalam Negeri, yang berlangsung di Gedung BGN, Jakarta, pada Kamis (18/9/2025).

Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa Program MBG memiliki cakupan yang jauh lebih luas dari sekadar program sosial. Menurutnya, program ini adalah bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang juga sejalan dengan sasaran PU608 untuk menurunkan angka kemiskinan, menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM. Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional,” ujar Menteri Dody.

Sebagai wujud nyata tindak lanjut, Kementerian PU dan BGN telah menyiapkan SPPG. Sebuah prototipe untuk sentra ini bahkan telah ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Menteri PU Nomor 628 Tahun 2025 sebagai pedoman nasional. Saat ini, tiga unit percontohan sudah dibangun di Jambi, Banjar, dan Kebumen. Masing-masing unit sengaja dibangun dengan tipe konstruksi yang berbeda untuk dijadikan model pengembangan lebih lanjut di daerah lain.

Berdasarkan hasil survei bersama yang dilakukan BGN dan Kemendagri pada 13 Agustus hingga 2 September 2025, teridentifikasi ada 1.314 lokasi potensial di seluruh Indonesia. Setelah melalui proses seleksi dan verifikasi, sebanyak 801 lokasi dinyatakan memenuhi syarat, dan 483 lokasi di antaranya ditetapkan siap untuk dibangun.

“Dari total 483 lokasi tersebut, Kementerian PU akan menangani 264 titik lokasi di berbagai provinsi, termasuk 11 lokasi strategis di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” kata Menteri Dody.

Menteri Dody menambahkan bahwa percepatan pembangunan SPPG akan difokuskan pada wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) serta kawasan PLBN. “Fokus percepatan pembangunan diarahkan pada wilayah 3T serta kawasan PLBN, mengingat kebutuhan layanan gizi yang sangat mendesak dan pentingnya kehadiran negara di lokasi tersebut,” tambah Menteri Dody.

Dukungan dari berbagai pihak pun mengalir. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi multisektor ini. Ia menyoroti betapa pentingnya peran kementerian lain untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh presiden.

“Kehadiran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PU sangat penting bagi BGN karena kami harus memenuhi target Presiden Prabowo. Sampai saat ini telah ada 8.344 SPPG yang 100% didanai masyarakat, kontribusi yang luar biasa. Dan kini BGN mendapatkan komitmen dari Kementerian PU, bahwa ada anggaran Kementerian PU yang bisa digunakan untuk pembangunan SPPG di daerah terpencil,” ungkap Kepala BGN Dadan.

Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menegaskan komitmen pihaknya. Kemendagri akan berperan dalam penyiapan lahan untuk pembangunan SPPG yang akan dieksekusi oleh Kementerian PU.

“Sesuai dengan arahan Presiden, Kementerian PU akan membangun dan Kemendagri akan menyiapkan lahannya. Kami siap untuk terus bekerja sama. Mudah-mudahan MoU ini menjadi awal langkah kita ke depan agar program MBG berjalan lancar dan dapat menjangkau target sesuai harapan Presiden. Mari bersama-sama kita dukung,” kata Mendagri Tito.

Langkah kolaboratif antara Kementerian PU, BGN, dan Kementerian Dalam Negeri dalam menyiapkan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi ini menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Sinergi lintas kementerian ini diharapkan dapat memastikan program yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan lancar untuk mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat dan cerdas.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak