Kementerian PU Tegaskan Komitmen Tata Kelola Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025

Dalam sambutannya, Menteri Dody menjelaskan bahwa setiap proyek yang dibangun oleh Kementerian PU, mulai dari jembatan, bendungan, hingga fasilitas publik lainnya, bukanlah sekadar bangunan fisik. Lebih dari itu, setiap proyek merupakan sebuah investasi nilai dan warisan berharga yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.

Ia memandang infrastruktur sebagai penjaga keseimbangan antara tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, tata kelolanya harus memastikan bahwa prinsip keberlanjutan menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi sekadar pilihan.

“Setiap infrastruktur yang kita bangun bukan hanya tentang kemajuan hari ini, tetapi tentang warisan yang kita tinggalkan bagi anak cucu kita. Infrastruktur yang bijak adalah yang mempersatukan, bukan memisahkan,” kata Menteri Dody.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian PU telah mengarahkan seluruh kebijakan pembangunannya agar selaras dengan komitmen global. Beberapa di antaranya adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Perjanjian Paris (Paris Agreement), dan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction). Prinsip-prinsip global ini kemudian diterjemahkan menjadi standar teknis dan sistem pengawasan nasional yang konkret dalam setiap pelaksanaan proyek infrastruktur.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dody turut memperkenalkan arah kebijakan baru pembangunan Kementerian PU yang terangkum dalam visi PU608. Visi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur pada tahun 2045.

Visi PU608 sendiri memuat tiga misi utama yang ambisius, yaitu mencapai efisiensi investasi dengan target Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6, menghapuskan angka kemiskinan hingga menuju 0%, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8% pada tahun 2029.

“Pendekatan ini diwujudkan melalui penetapan 50 kota dan kawasan prioritas, serta berbagai Instruksi Presiden yang menekankan pembangunan irigasi untuk ketahanan pangan, rehabilitasi sekolah, jalan daerah untuk konektivitas, serta zona terpadu pangan, energi, dan air,” papar Menteri Dody.

Kementerian PU, lanjutnya, akan terus berupaya menghadirkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas.

Menteri Dody menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur di sektor pendidikan tidak hanya dimaknai sebatas penyediaan fasilitas belajar mengajar. Pembangunan ini juga merupakan langkah nyata untuk pengentasan kemiskinan. Menurutnya, setiap infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PU harus mampu memberi manfaat sosial yang berkelanjutan dan memperkuat daya saing generasi muda di masa depan.

“Bagi kami, ruang kelas bukan sekadar bangunan; itu adalah pintu keluar dari kemiskinan. Ini bukan konstruksi, tapi pembebasan,” ujar Menteri Dody.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak