Kementerian PU Bergerak Cepat Rehabilitasi Fasilitas Umum Terdampak Aksi Penyampaian Aspirasi

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Menteri PU, Dody Hanggodo, setelah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk membahas percepatan rehabilitasi fasilitas umum, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/9/2025).

“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami bergerak cepat untuk memulihkan semua aset publik. Prinsip kami adalah mengembalikan fungsinya karena ini menyangkut kelancaran mobilitas dan keberlanjutan pelayanan publik,” ujar Menteri Dody.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Dody menyatakan komitmennya untuk membantu perbaikan fasilitas umum yang mengalami kerusakan pasca aksi penyampaian aspirasi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk Jakarta.

Sebagai langkah awal, Kementerian PU memprioritaskan perbaikan infrastruktur vital di Ibu Kota.

“Untuk di Jakarta, tadi Bapak Gubernur menyampaikan untuk membantu prioritas perbaikan 2 JPO (Jembatan Penyeberangan Orang), yakni JPO di depan Polda Metro Jaya dan di kawasan Senen,” kata Menteri Dody.

Menteri Dody juga mengungkapkan, anggaran untuk perbaikan fasilitas-fasilitas yang rusak itu telah disiapkan oleh Kementerian PU melalui mekanisme tanggap darurat untuk memastikan proses pemulihan berjalan tanpa hambatan. Selain itu, Kementerian PU akan menerapkan pengawasan ketat dan quality control agar hasil perbaikan memiliki daya tahan jangka panjang, dengan pekerjaan yang akan dilakukan secara paralel untuk meminimalkan gangguan terhadap aktivitas warga.

Berdasarkan identifikasi sementara, kerusakan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

•          DKI Jakarta: Gedung DPR/MPR, 7 Gerbang Tol (GT Slipi 1 & 2, GT Pejompongan, GT Senayan, GT Semanggi 1 & 2, GT Kuningan 1), 2 JPO Transjakarta (Polda Metro Jaya dan Senen), serta Stasiun MRT Istora Mandiri Senayan.

•          Jawa Barat: Gedung DPRD Provinsi, Wisma MPR di Bandung, serta Gedung DPRD di Kabupaten dan Kota Cirebon.

•          Jawa Tengah: Pemprov Jateng dan Gedung DPRD Provinsi di Kota Semarang; Gedung Sekretariat DPRD Kota Surakarta; Kantor Pemkab Banyumas, Area BKD, Kantor Dinas Kominfo, Pendopo Kabupaten, dan Gedung DPRD Kabupaten Banyumas; Gedung DPRD, Gedung Sekretariat Daerah, Kantor Walikota Pekalongan; Gedung DPRD Kabupaten Jepara, Tegal, Brebes, dan Cilacap.

•          Jawa Timur: Gedung Grahadi  Kota Surabaya; Kantor DPRD Kota Madiun; Kawasan Kantor DPRD Kota Kediri, Gedung Museum Bhagawanta Bhari, Kompleks Kantor DPRD, Kantor Sekda dan Kantor Bupati Kediri; Kantor DPRD Kabupaten Blitar; dan Mapolresta Malang.

•          DI Yogyakarta: Kantor Polda DI Yogyakarta (Kabupaten Sleman)

•          Kalimantan Barat: Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

•          Sulawesi Selatan: Kantor DPRD Kota Makassar, Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Gedung PTSM dan Aspirasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

•          Sumatera Utara: Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara.

•          Nusa Tenggara Barat: Kantor DPRD Kota Mataram.

Kementerian PU memastikan proses rehabilitasi dapat segera dilakukan untuk memulihkan fungsi layanan publik dan mendukung stabilitas sosial di seluruh wilayah terdampak.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak